ANJ Indonesia Dan Karya Indonesia Laporkan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ke Bawaslu

Tanjung Balai (SMS) – Dugaan pelanggaran kode etik yang terindikasi dilakukan oleh salah seorang Komisioner KPU Kota Tanjung Balai diketahui setelah membaca berita saat minggu sore tanggal 10 maret 2019 melalui media online TRIBUN-medan.com yang terbit pada tanggal 04 maret 2019 pukul 19:39 yang bertajuk Pemilu 2019, KPU Tanjungbalai Rekrut 3.773 KPPS.

Pemberitaan tersebut sebagai mana terlampir berisikan:

“Komisioner KPU Tanjungbalai, Gustan mengatakan perekrutan mulai dilaksanakan pada tanggal 6-12 maret 2019 mendatang. Perekrutan dilakukan oleh petugas PPS yang ada dikelurahan”.

“Untuk tanjungbalai ada 359 TPS, jadi setiap TPS itu ada tujuh orang petugas KPPS, sehingga total yang akan direkrut sebanyak 3.773 orang. Pendaftaran administrasi dilakukan selama tujuh hari, (kata gustan), disekretariat KPUD Tanjungbalai, jalan jendral sudirman, tanjungbalai, senin (4/3/2019).

“Adapun persyaratan untuk dapat menjadi anggota KPPS yaitu tidak boleh dalam dua kali pelaksanaan pemilu atau secara berturut turut menjabat sebagai KPPS. Selain itu, belum pernah dipidana dan dapat dibuktikan dengan surat dari pengadilan. Bukan anggota parpol manapun minimal dalam limatahun terakhir”.

Maka berdasarkan informasi dari berita tersebut kami melaporkan kepada Bawaslu Tanjung Balai dengan hasil telaah dugaan pelanggaran antara lain:

  1. Bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka DPTB tahap 1 tanggal 17 februari 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Tanjung Balai di Tresya Internasional Hotel, jumlah TPS dikota Ttanjung Balai adalah 538 TPS bukan 359 TPS sebagai mana disebutkan salah seorang komisioner KPU Tanjungbalai.
  2. Bahwa jikapun ada penambahan TPS, seharusnya dilakukan melalui RAPAT PLENO TERBUKA terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
  3. Bahwa proses pendaftaran KPPS bukan dilaksanakan di sekretariat KPU Tanjungbalai sebagaimana berita yang tersebar dimedia online, melainkan dilaksanakan dimasing masing sekretariat PPS se-kota Tanjungbalai.
  4. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor. 241/PP/.05-SD/01/KPU/II/2019 tanggal 08 februari 2019 perihal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak diperlukan surat keterangan pengadilan sebagai bukti belum pernah dipenjara, melainkan cukup hanya surat pernyataan yang memuat tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Maka berdasarkan analisis hukum tersebut tindakan salah seorang komisioner KPU Tanjung Balai tersebut bertentangan dengan Peraturan DKPP Nomor 2  tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu yaitu :

-pasal 9 huruf(a, dan b).

-pasal 11 huruf (a, b, dan c)

-pasal 12 huruf (d, dan e).

-pasal pasal 15 huruf (f).

Laporan diserahkan ke Bawaslu Tanjung Balai pada selasa 12 maret 2019 sekira pukul 15:25wib di bagian penindakan pelanggaran dengan lampiran bukti.

1). Surat Koalisi Bersama (Karya Indonesia – ANJ Indonesia) Nomor. 001st/B/Sek-Ber.KB/III/2019.

2). Kliping Koran Online ,media online Tribun-medan.com tanggal 04 maret 2019.

3). Photo copy 1 (satu) rangkap surat KPU RI No. 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019.

4). Photo copy 1 (satu) rangkap berita acara KPU Tanjungbalai No. 394/PL.02. 1-BA/1274/KPU-Kot/II/2019.

Sehubungan dengan kejadian serta tindakan tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik yang terindikasi dilakukan oleh salah seorang komisioner KPU Tanjung Balai, agar dapat diperiksa, diproses dan diputus sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Saat di konfirmasi wartawan Suarmedia sumut.com melalu via Whats app nya Gustan salah seorang komisioner KPU Tanjung Balai enggan menjelaskannya,hingga sampai saat berita ini di terbitkan belum ada balasan dari yang bersangkutan. (Eko S)

Tinggalkan Balasan